PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUB
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.07/2012 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2012. DOWNLOAD PDF; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK.07/2012 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2012. DOWNLOAD PDF; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 03/PMK… 78~PMK.02~2019Per.pdf - MENTERI KEUANGAN REPUBLIK ... view 78~pmk.02~2019per.pdf from aa 1menteri keuangan republik indonesia salin an peraturan menter! keuangan republik indonesia nomor 78 /pmk.02/2019 tentang standar biaya masukan tahun anggaran -1- -1- peraturan menteri kesehatan republik indonesia . nomor 48 tahun 2013 . tentang . petunjuk . pelaksanaan pengadaan obat dengan prosedur . e-purchasing berdasarkan e-catalogue. dengan rahmat tuhan yang maha esa UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Tahun Anggaran meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Pasal 5 (1) Satuan hitung dalam penyusunan, penetapan, dan pertanggungjawaban APBN/APBD
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 170/PMK.05/2010 tentang Penyelesaian Tagihan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 (Berita. 13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 88 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pengembangan Bahan Baku Obat. Tradisional (Berita Negara Republik Asas Ormas tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-. Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 3. Ormas dapat mencantumkan 6 Apr 2020 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
NOMOR 17 TAHUN 2007. TENTANG. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL. TAHUN 2005 – 2025. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG NOMOR 17 TAHUN 2019 Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2018 tentang Jabatan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan. NOMOR 17 TAHUN 2015. TENTANG. KETAHANAN PANGAN DAN GIZI. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,. PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUB 779 rows · NOMOR 17/PMK.03/2013 TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN Pasal 30 ayat (2), dan Pasal 31 ayat (1) Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009 serta Pasal 8 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata ZZZ MGLK NHPHQNHX JR LG - jdih.kemenkeu.go.id NOMOR 184 /PMK.03/2015 TENTANG . PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 17 /PMK.03/2013 TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN Menimbang Mengingat Menetapkan DISTRIBUSI II DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, a. bahwa ketentuan mengenai tata cara pemeriksaan telah
lampiran i peraturan menteri keuangan republik indonesia nomor : 242/pmk.03/2014 tentang : tata cara pembayaran dan penyetoran pajak a. contoh format surat permohonan perpanjangan jangka waktu pelunasan pembayaran pajak
LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK … Nomor (16) : Diisi Masa Pajak atau Tahun Pajak. Nomor (17) : Diisi dengan jelas alasan keberatan untuk masing-masing koreksi yang diajukan keberatan. Nomor (18) : Diisi dengan jumlah pajak yang terutang menurut surat ketetapan pajak. NOMOR : 9/PMK.03/2013 TENTANG : TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN FORMAT SURAT PERMOHONAN KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SURAT EDARAN NOMOR SE-tH /PJ/2018 TENTANG KEBIJAKAN PEMERIKSAAN A. Umum Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 - Pusat Data ... Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH Ditetapkan 1 Maret 2013 Berlaku 1 Maret 2013 Status Hanya untuk Pelanggan Status Dasar Hukum Hanya untuk Pelanggan Bahasa : Indonesia MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 801
- 1731
- 813
- 811
- 1240
- 1854
- 21
- 1481
- 1673
- 1381
- 564
- 649
- 1285
- 581
- 1180
- 1262
- 1474
- 1954
- 1027
- 578
- 63
- 844
- 458
- 200
- 491
- 1125
- 783
- 1414
- 76
- 1928
- 648
- 131
- 1992
- 398
- 1286
- 1642
- 1345
- 1735
- 1986
- 1591
- 259
- 909
- 35
- 951
- 1913
- 1075
- 34
- 1417
- 999
- 680
- 1692
- 688
- 1159
- 221
- 1958
- 1274
- 613
- 321
- 115
- 1071
- 607
- 1405
- 1746
- 733
- 434
- 658
- 888
- 1295
- 1538
- 1917
- 1740
- 1969
- 1436
- 320
- 1154
- 809
- 1508
- 287
- 1416
- 1092
- 1367
- 416
- 1397
- 1531
- 957
- 1444
- 833
- 177
- 1329
- 368
- 1415
- 1871
- 520
- 1653
- 1505
- 290
- 218